Perekonomian Indonesia

A.  Perekonomian Indonesia Pada Masa Orde Lama (1945-1966)

Keadaan ekonomi indonesia pada awal kemerdekaan sangat buruk, ini terjadi karena :

1.     Indonesia baru saja merdeka dari Belanda dan Jepang yang menjajah bangsa indonesia dengan cara menguras kekayaan alam Indonesia , keadaan politik dan keamanan di Indonesia pun sangat raut marut ini pula yang menyebabkan keadaan ekonomi di indonesia semakin kacau.

2.    Pada awal kemerdekaannya indonesia pun mengalami inflasi yang sangat tinggi , ini terjadi  akibat beredarnya  tiga mata uang sekaligus yaitu : Mata uang De Javasche Bank , Mata uang pemerintah Hindia Belanda dan Mata uang pemerintah pendudukan Jepang

3.    Pengeluaran negara yang bertambah banyak sementara keuangan negara habis serta pajak dan bea masuk berkurang

4.    Kegiatan ekspor-impor mengalami gangguan akibat adanya blokade jalur perdagangan yang dilakukan oleh tentara belanda

Ada dua masalah yang harus ditangani oleh pemerintah indonesia yaitu mengatasi kenaikan biaya hidup masyarakat serta jangka panjang yang berupa meningkatkan kualitas taraf hidup masyarakat dan mengatasi besarnya jumlah penduduk di indonesia, dan perbaikan ekonomi jangka pendek yaitu dengan mengurangi jumlah mata uang yang beredar di masyarakat.

Usaha-usaha yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi idi indonesia  pada awal kemerdekaan ,antara lain :

1.    Mengadakan program Pinjaman Nasional untuk memperoleh dana dari masyarakat

2.    Mengeluarkan uang kertas Republik Indonesia yaitu Oeang Repoeblik Indonesia (ORI) untuk menggantikan 3 mata uang yang beredar dan mengatasi masalah inflasi

3.    Mengadakan program Rekontruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang

4.    Menyelenggarakan konferensi ekonomi pada februari 1946

5.    Membuat perogram rencana produksi lima tahun atau kasimo plan untuk meningkatkan produksi pertanian

B. Perekonomian indonesia  Pada Masa Orde Baru

Pada awal orde baru usaha pemerintah indonesia dipusatkan pada penyelamatan keadaan ekonomi terutama pada masalah penyelamatan inflasi dan pemulihan keuangan negara. . Tindakan pemerintah ini dilakukan karena adanya kenaikan harga pada awal tahun 1966 yang menunjukkan tingkat inflasi kurang lebih 650 % setahun hal itu mengganggu kelancaran program pembangunan . Oleh karena itu pemerintah melakukan usaha sebagai berikut :

1.     Stabilisasi dan Rehabilitasi Ekonomi

Keadaan ekonomi yang buruk sebagai peninggalan masa Demokrasi     Terpimpin,pemerintah menempuh cara :

1.    Mengeluarkan Ketetapan MPRS No.XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaruan Kebijakan  ekonomi, keuangan dan pembangunan.

2.    .MPRS mengeluarkan garis program pembangunan, yakni program penyelamatan, program stabilitas dan rehabilitasi, serta program pembangunan.

Langkah-langkah yang diambil Kabinet AMPERA mengacu pada Tap MPRS tersebut adalah sebagai berikut:

1)     Mendobrak kemacetan ekonomi dan memperbaiki sektor-sektor yang menyebabkan kemacetan, seperti : rendahnya penerimaan negara, tinggi dan tidak efisiennya pengeluaran negara, terlalu banyak dan tidak produktifnya ekspansi kredit bank, terlalu banyak tunggakan hutang luar negeri, penggunaan devisa bagi impor yang sering kurang berorientasi pada kebutuhan prasarana.

2)     Debirokratisasi untuk memperlancar kegiatan perekonomian.

3)     Berorientasi pada kepentingan produsen kecil.

2.     Kerja Sama Luar Negeri

Keadaan ekonomi Indonesia pasca Orde Lama sangat buruk, hutangnya mencapai 2,3 hingga 2,7 miliar sehingga pemerintah Indonesia meminta negara-negara kreditor untuk dapat menunda pembayaran kembali utang Indonesia. Pemerintah mengikuti perundingan dengan negara-negara kreditor di Tokyo Jepang pada 19-20 September 1966 yang menanggapi baik usaha pemerintah Indonesia bahwa devisa ekspornya akan digunakan untuk pembayaran utang yang selanjutnya akan dipakai untuk mengimpor bahan-bahan baku

3.     Pembangunan Nasional

Dilakukan pembagunan nasional pada masa Orde Baru dengan tujuan terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pedoman pembangunan nasionalnya adalah Trilogi Pembangunan dan Delapan Jalur Pemerataan. Inti dari kedua pedoman tersebut adalah kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat dalam suasana politik dan ekonomi yang stabil. Isi Trilogi Pembagunan adalah sebagai berikut :

1.    Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanykeadilan sosial bagi seluruh rakyat

2.    Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.

3.      Stabilitas nasional yang cukup sehat dan dinamis.

Dengan berpedoman pada konsep pembangunan, pemerintah orde baru memulai Pelita I pada tanggal 1 april 1969. Hasil-hasil yang telah dicapai pada Pelita I kemudian dijadikan tolak ukur untuk pembangunan Pelita II (1974-1979) dan seterusnya. Segala upaya dan jeri payah pemerintah orde baru mulai terlihat dan dapat dirasakan oleh masyarakat indonesia. Saat memasuki Pelita III yang ditandai dengan stabilnya nilai tukar rupiah terhadao dolar US dan inflasi yang mengalami perbaikan .

Dalam usaha untuk memperbaiki bidang ekonomi, soeharto mengambil berbagai tindakan yang dianggap sebagai langkah-langkah yang efektif, yaitu:

1.    Politik Balanced Budget, yaitu melaksanakan anggaran berimbang untuk menakan laju inflasi

2.    Perhitungan kembali hutang-hutang indonesia yang mencapai $ 2.000.000.000,00

Dampak Positif Kebijakan ekonomi Orde Baru :

1.    Pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena setiap program pembangunan pemerintah terencana dengan baik dan hasilnyapun dapat terlihat secara konkrit.

2.    Indonesia mengubah status dari negara pengimpor beras terbesar menjadi bangsa yang memenuhi kebutuhan beras sendiri (swasembada beras).

3.    Penurunan angka kemiskinan yang diikuti dengan perbaikan kesejahteraan rakyat.

4.    Penurunan angka kematian bayi dan angka partisipasi pendidikan dasar yang semakin meningkat.

Dampak Negatif Kebijakan ekonomi Orde Baru :

1.    Kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan sumber daya alam

2.    Perbedaan ekonomi antardaerah, antargolongan pekerjaan, antarkelompok dalam masyarakat terasa semakin tajam.

3.    Terciptalah kelompok yang terpinggirkan (Marginalisasi sosial)

4.    Menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang erat dengan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme)

5.    Pembagunan yang dilakukan hasilnya hanya dapat dinikmati oleh sebagian kecil kalangan masyarakat, pembangunan cenderung terpusat dan tidak merata.

6.    Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang demokratis dan berkeadilan.

7.    Meskipun pertumbuhan ekonomi meningkat tapi secara fundamental pembangunan ekonomi sangat rapuh.

8.    Pembagunan tidak merata tampak dengan adanya kemiskinan di sejumlah wilayah yang justru menjadi penyumbang devisa terbesar seperti Riau, Kalimantan Timur, dan Irian. Faktor inilahh yang selantunya ikut menjadi penyebab terpuruknya perekonomian nasional Indonesia menjelang akhir tahun 1997

C. Perekonomian Indonesia Pada Masa Era Reformasi

Masa Presiden B.J. Habibie

Pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden RI dan menyerahkan jabatannya kepada wakil presiden B.J. Habibie. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan Orde Baru dan dimulainya Orde Reformasi. Presiden mengumumkan dan melantik kabinetnya pada tanggal 23 mei 1998 dengan diberi nama Kabinet Reformasi Pembangunan . Tugas utama kabinet ini dibidang ekonomi adalah Kecenderungan pemerintah untuk mengikutsertakan pengusaha kecil dan menengah dalam ekonomi nasional dengan mengaktifkan koperasi tetapi usaha ini tidak berjalan mulus.

 Dalam waktu yang singkat pemerintahan B.J Habibie telah menghasilkan pembaharuan politik dan ekonomi, langkah-langkah tersebut sebagai berikut :

1.    Kebebasan pers

2.    Pembebasan narapidana politik

3.    Kebebasan mendirikan ParPol

4.    Pemisahan kepolisian dengan TNI

5.    Program rekapitulasi perbankan

Masa Presiden Abdurrahman Wahid

K.H Abdurrahman Wahid terpilih sebagai presiden yang ke-4 pada sidang umum MPR tanggal 20 oktober 1999 ,kabinet yang dibentuknya diberi nama Kabinet Persatuan Nasional. Kabinet ini sering mendapat kritikan keras karena menteri-menteriyang tidak sejalan dengan  misi dan visi presiden dicopot dari jabatannya maupun mengundurkan diri.

Masa Presiden Megawati SoekarnoPutri

Kabinet megawati dan hamzah haz diberi nama Kabinet Gotong Royong, tugas utamanya yaitu:

1.    Menjaga keutuhan NKRI

2.    Memulihkan situasi dalam negeri

3.    Normalisasi kepercayaan luar negeri

4.    Menyelenggarakan pemilihan umum tahun 2004

Kondisi Ekonomi Masa B.J Habibie, Abdurrahman Wahid dan Megawati

Kabinet presiden B.J Habibie berhasil mendongkrak nilai tukar rupiah terhadap dolar dari Rp. 16.000 menjari Rp. 7.500/dolar US serta menekan laju inflasi, karena belum stabilnya keamanan di indonesia maka pada masa presiden Abdurrahman Wahid terus menurun dari Rp. 10.000 s/d Rp 11.500 dan Rp. 8.000 s/d Rp 9.000 pada masa Megawati.

Meskipun nilai tukar mata uang sangat berpengaruh terhadap kondisi perekonomian , tetapi tidak memiliki pengaruh yang cukup besar bagi kegiatan ekspor dan impor sehingga perekonomian nasional cukup lancar dan harga barang-barang pun cukup terkendali.

sumber : buku dan lks sejarah SMA